Komentar Menteri PPN Soal Proyek Transportasi Massal Bandung

Menteri PPN/ Kepada Bappenas Bambang Brodjonegoro mengomentari sistem transportasi massal di Bandung. (Liputan6.com/Huyogo Simbolon)

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Bambang Brodjonegoro mengatakan solusi untuk mengatasi kemacetan di kota Bandung, yaitu dengan membangun Light Rail Transit (LRT). Pasalnya, kemacetan di kota kembang ini akan bertambah parah jika tidak segera dilakukan pembenahan infrastruktur.

"Infrastruktur masyarakat dengan adanya public transportation adalah ciri khas kota besar. Bangun dulu urban railway systemnya," kata Bambang ditemui di Aula ITB, kota Bandung, Rabu 27 September 2017.

Bambang mengaku mendapatkan informasi jika kota Bandung akan membuat LRT. Dia pun turut mendukung gagasan pembangunan transportasi tersebut di bawah pemerintahan Ridwan Kamil selaku wali kota.

"Saya dukung penuh karena Bandung itu menurut saya sudah sangat terlambar (bangun LRT) dan Bandung itu sampai hari ini belum punya sistem transportasi massal yang baku," ujarnya.

Menurut dia, transportasi seperti bus kota di Bandung belum melayani masyarakat secara luas. Hal ini terlihat dari wilayah yang dilintasi bus masih terbatas dan jumlah angkot yang masih banyak. "Untuk kota besar seperti Bandung angkot sudah tidak bisa menyelesaikan (masalah macet)," Bambang menerangkan.

"Jadi kalau enggak bus tapi tempatnya susah ya harus kereta. Kalau enggak bisa bawah tanah karena terlalu mahal ya LRT. LRT menurut saya the best for Bandung," dia menambahkan.

Sebelumnya, Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil mengatakan, dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Bandung ke-207, pemerintah ingin fokus dalam menyelesaikan pembangunan transportasi Light Rail Transit (LRT) dan Cable Car.

"Di dua tahun anggaran, kita akan fokus di transportasi. Itu yang jadi permasalahan yang belum terselesaikan," ujar Ridwan Kamil dilansir Antara.

Pria yang akrab disapa Emil itu menuturkan, sebelum masa jabatannya berakhir, dia ingin apa yang dicita-citakannya terwujud tanpa menyisakan pekerjaan rumah bagi penggantinya.

Sebelumnya Ekonom dari Institut Teknologi Bandung, Anggoro Budi Nugroho, mengkritik upaya pembanguanan di bandung sejauh ini belum optimal dibarengi dengan hasil pembangunan yang bersifat sistem. Mesin parking meter misalnyam tidak berfungsi sampai hari ini, padahal sudah terpasang.

Contoh lain, lampu lain di simpang Asia Afrika dengan tombol penyebrang jalan yang hendak meniru sistem negara-negara maju juga tidak berfungsi. Bus Trans Bandung juga tidak berfungsi optimal. Shelter tidak berjalan padahal dibangun dan terabaikan meski menghabiskan anggaran.

"Alasannya duit ngan sakitu (anggaran tidak cukup). Padahal APBD Bandung Rp 6 triliun lebih," kata Anggoro.

Dia membandingkan dengan Yogyakarta yang APBD-nya Rp 700 miliar pada 2007 saat merancang Trans Jogja. Pengoperasian Trans Jogja juga dibarengi dengan eliminasi angkot dan bis kota lama.

"Sementara Bandung tidak, sehingga hadirnya bus tidak mengurangi kemacetan. Karena membubarkan angkot, butuh keberanian," katanya.

Sumber: Liputan6.com - Penulis: Huyogo Simbolan